Massa Peduli Batubara Demo Kantor DPRD Terkait Penggunaan Anggaran Berlebih Tahun 2017
Selasa, 24 September 2019
Dikonews7 | Batubara -
Beberapa hari belakangan ini, kantor lembaga DPRD Batubara menjadi target amukan masa untuk menyampaikan aspirasi.
Penyampaian aspirasi kali ini berbeda, dimana massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Batu Bara justru memekikkan tujuh oknum anggota DPRD setempat.
Padahal kemampuan keuangan daerah tidak mampu untuk membayar tunjangan mereka karena kemampuan klaster keuangan daerah pada saat itu dikategori kan rendah.
Ketujuh wakil rakyat itu BY, SI, CMB, OIF, PJP, JS dan CB. Berdasarkan copy hasil rekap temuan BPK TA 2017, BY belum mengembalikan dana sebesar Rp 45,002,504,25, SI Rp 34,024,504,00, CMB Rp 50,382,504,25 dan OIF Rp 35,991,504,25.
Kemudian PJP Rp 43,507,504,25, JS Rp 34,024,504,25 dan CB sebesar Rp 34,890,504,25. Total Rp 277,823,529,75.
Sementara informasi yang dihimpun,Dari beberapa anggota dewan yang sudah mengembalikan sebagian kelebihan ada 2 anggota DPRD yakni BY sebesar Rp 20 juta dan JS sebesar Rp 30 juta.
Kedatangan Massa aliansi masyarakat peduli Batubara untuk meminta pertanggung jawaban oknum dewan yang belum mengembalikan uang rakyat yang mereka terima atas kelebihan uang pembayaran kepada DPRD T.a 2017 sesuai hasil audit BPK RI atas kelebihan bayar yang diterima DPRD Batubara dalam tunjangan intensif yang melekat pada jabatan mereka.
Menurut praktisi hukum Roma Damanik SH.MH mengatakan terkait tuntutan massa untuk pengembalian uang yang diduga digunakan DPRD Batubara itu " Sudah sebuah keharusan DPRD Batubara yang terkait mengembalikan uang rakyat yang tidak tepat penggunaan / sasaran, Ini sudah pelanggaran hukum yang dapat menjebloskan para Dewan tersebut, Dan ini sebuah paradigma kelam masa lalu yang harus dibenahi oleh DPRD yang akan datang ." Pungkas Roma
Sebelumnya, Lagi isu menerpa DPRD Batubara untuk periodesasi DPRD Batubara yang terbaru 2019-2024 terkait penggunaan anggaran yang menggunakan uang rakyat tersebut, Dalam peruntukan pembelian baju PDH atau PDL yang menghabiskan Ratusan Juta rupiah diduga tidak tepat sasaran, Sementara diketahui para dewan terhormat (DPRD) Batubara tersebut belum sama sekali melakukan kerja sebagai mana mesti nya.
Reporter : Aswat
Editor : Sapta