DR Putra Kaban SH MH : Keinginan Presiden Menegakkan Kepastian Hukum Harus Dipatuhi dan Dilaksanakan
Rabu, 23 Oktober 2019
DikoNews7 | Medan -
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada, Minggu (20/10) lalu, membuat Indonesia merasa sangat bangga dimata dunia. Bagaimana tidak, kehadiran 16 pemimpin negara-negara asing pada saat itu, mencerminkan wujud kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada, Minggu (20/10) lalu, membuat Indonesia merasa sangat bangga dimata dunia. Bagaimana tidak, kehadiran 16 pemimpin negara-negara asing pada saat itu, mencerminkan wujud kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia.
"Pada pelantikan-pelantikan presiden sebelumnya, kita tidak melihat kehadiran pemimpin negara-negara asing sebanyak itu. Tapi pada pelantikan Preseiden Jokowi-Ma'ruf Amin, sangat luar biasa. Bahkan Presiden Amerika Donald Trum juga mengirimkan utusan khususnya menghadiri pelantikan tersebut", ujar Pengamat kebijakan pemerintah Indonesia, DR Putra Kaban SH MH, kepada wartawan Medan, kemarin.
Dalam kaitan ini, Kaban juga sangat mengapresiasi ketegasan pidato presiden yang antara lain menegaskan wajibnya ketaatan seluruh pejabat negara terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan turunannya. Termasuk bagaimana merampingkan birokrasi dinegara ini.
Pada pidatonya, secara tegas Presiden Jokowi menyatakan akan mencopot siapa saja pejabat negara yang tidak patuh terhadap undang-undang. Termasuk bagaimana upaya dan keharusan untuk merampingkan birokrasi.
"Kita berharap, pidato presiden ini didengar dan dilaksanakan seluruh pejabat negara hingga ke daerah-daerah. Terutama gubernur, bupati dan walikota, agar kedepannya, tidak ada lagi pejabat dareah yang jadi tersangka", ujarnya lagi.
Dengan pidatonya, artinya presiden memberi jaminan dan kepastian penegakan hukum dan undang-undang di Indonesia. Ucapan presiden ini akan menjadi daya tarik bagi para pejabat negara tetangga yang hadir, agar tidak ragu untuk berinvestasi di Indonesia.
Perwakilan 16 negara yang menghadiri pelantikan presiden itu pasti nantinya akan menanamkan investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan undang-undang harus benar-benar ditegakkan.
"Jadi seluruh pejabat negara termasuk gubernur, walikota dan bupati harus patuh terhadap perintah presiden. Keinginan Jokowi selaku pimpinan tertinggi di Indonesia, harus benar-benar dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, demi peningkatan ekonomi rakyat", tegas Kaban yang juga seorang eksekutif muda dan pengusaha wisata alam tersebut.
Dalam kesempatan sama, Advokad senior Ibu Kota Jakarta tersebut turut memberikan apresiasi terhadap kinerja TNI/Polri yang telah mengamankan pelantikan presiden, sehingga berjalan aman-tertib dan lancar.
Demikian juga terhadap masyarakat dan semua pihak yang telah sadar betapa pentingnya acara pelantikan itu, bagi nama baik Bangsa Indonesia dimata dunia.
Untuk kedepannya, tidak hanya seluruh pejabat negara yang ada di jajaran eksekutif, tapi juga di yudikatif diharapkan dapat bersatu dan berkolaborasi dalam menegakkan kepastian hukum di Indonesia, sesuai undang-undang.
Dengan demikian, Indonesia akan lebih maju dan kuat dalam bidang pertahanan dan perekonomian. (Aruan)
Editor : Sapta