Menurut Kalangan Pegiat Batubara, Pemkab.Batubara Rotasi Kadis Perikanan Batubara Dinilai Sudah Tepat ?
Minggu, 13 Oktober 2019
Dikonews7 | Batubara -
Berkaitan rotasi pejabat pimpinan tinggi Pratama eselon II,III, Dan IV lingkungan Pemkab.Batubara bukan tanpa alasan bagi Pemerintahan Zahir dan Oky.
Berkaitan rotasi pejabat pimpinan tinggi Pratama eselon II,III, Dan IV lingkungan Pemkab.Batubara bukan tanpa alasan bagi Pemerintahan Zahir dan Oky.
Pasalnya isu desas-desus sikap pejabat tinggi Pratama yang selama ini terindikasi melakukan dugaan maladministrasi laporan pertanggungjawaban dan lamban nya pelayanan publik serta terindikasi "Bermain" terhadap realisasi anggaran dan keperuntukan anggaran tepat guna serta tepat sasaran dalam hal pelayanan publik dan pembangunan sumber daya disegala sektor kehidupan terutama para nelayan di Batubara.
"Ujug-ujug" nya demi kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan keuangan Negara / Daerah dan pelayanan masyarakat, Namun diketahui tidak efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran yang di postkan melalui Dinas Perikanan T.A 2018 terkait SPJ Belanja - Fungsional dalam uraian berbagai pelaksanaan sebesar Rp. 9.824.303.309,00.-.
Menurut informasi yang dihimpun, Dinas Perikanan menggulirkan dana bantuan terhadap kebutuhan masyarakat nelayan Batubara hanya sekisar Rp. 2.171.987.000,00.- Diduga "Tak Jelas" dengan judul kegiatan " Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ". Sementara penggunaan anggaran selebih nya digunakan hanya untuk Konsumtif Dinas Perikanan Batubara dengan judul " Belanja Fungsional dan Operasional" yakni sebesar Rp. 7.652.313.310,00.-, Dan hal itu diketahui dari register SPJ Belanja - Fungsional Dinas Perikanan Batubara T.A 2018.
Miris memang Jika persentase penggunaan anggaran lebih besar di peruntukan bagi pegawai dengan jumlah hitungan puluhan orang di banding dengan kebutuhan masyarakat nelayan yang terhitung ribuan jiwa sebagai skala perbandingan 80% guna peruntukan belanja Operasional pegawai dan 20% penggunaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Padahal di ketahui asal penerimaan pendapatan belanja pemerintah yang dialokasikan untuk masyarakat juga di ambil dari Pajak dan sebagai nya dari masyarakat.
Menurut Ketua AMP2D Batubara Yusuf Qordowi SH mengatakan terkait anggaran Dinas Perikanan Batubara , " Melihat dari segi geograpis letak nya Kab. Batubara di pesisir pantai timur Sumatra, yang mana mayoritas nya adalah nelayan, kami berharap dan menekan kan kepada pemerintah Kab. Batubara agar kondusif dalam meletak kan program kerja dan anggaran, supaya terbentuknya masyarakat Nelayan yg sejahtera, sesuai dgn semboyan Batubara "sejahtera berjaya". Pungkas nya
Dan masih menurut Yusuf Qordowi SH, "Kita berupaya dorong dan bantu pemerintah Batubara menjalankan tugas pokok dan fungsi nya untuk mensejahterakan masyarakat pada umum nya, Namun tidak menutup kemungkinan jika ada indikasi pejabat yang telah melakukan dugaan tindakan melawan hukum sudah tentu harus di tindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku". Tandas nya. (Aswat)
Editor : Sapta