Massa Aksi Desak Bupati Deli Serdang Copot Kadis Pendidikan
DikoNews7 -
Puluhan pendemo dari Forum Anti Korupsi (Forak) mendesak Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang.
Desakan pencopotan Kadis Pendidikan ini berkenaan dengan masalah pelantikan atas pengangkatan 326 kepala sekolah dan pengawas beberapa waktu lalu. Pendemo menilai, pelantikan dan pengangkatan itu bernuansa pungutan liar (pungli).
"Kami meminta agar Bupati mencopot Kadis Pendidikan. Karena ada yang tidak memenuhi kriteria tapi bisa diangkat. Ini ada apa?," teriak Koordinator Aksi, Muhari, Senin (10/04/2023).
Ketua Forak Deliserdang ini menyebut sesuai keterangan dari para guru-guru penggerak banyak diantara mereka yang tidak dipilih untuk diangkat.
Padahal sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu ada yang dalam sedang masa tugas belajar, namun malah dilantik dan diangkat.
Saat melakukan aksi mereka membawa spanduk besar dan poster yang bertuliskan beragam kalimat.
Selain meminta Kadis Pendidikan dicopot dari jabatannya, juga dipinta agar penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan permainan pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah dan pengawas.
Selain melakukan aksi unjukrasa di kantor Dinas Pendidikan mereka juga melakukan aksi di Kantor Bupati Deliserdang, Kejaksaan Negeri dan Polresta Deliserdang.
Dianggap 20 persen dari APBN sudah dikucurkan untuk alokasi pendidikan. Karena itu disampaikan massa agar dalam dunia pendidikan tidak ada lagi yang namanya pungutan liar.
Selain itu dunia pendidikan harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Disebut pendemo kalau pelantikan dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas cacat hukum.
Sekretaris Dinas Pendidikan Deliserdang, Yusnaldi yang hadir menemui massa di depan gerbang kantor dinas belum bersedia menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh pendemo.
Ketika dikonfirmasi, Jumakir yang sedang bersama dengan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) enggan berkomentar banyak.
"Kita tetap seperti yang pernah kita sampaikan saja," kata Jumakir dilansir dari tribune medan.
Terkait kasus ini, sejumlah kepala sekolah dan guru penggerak sempat mengadu ke DPRD Deliserdang dan partai politik usai digelarnya pelantikan oleh Bupati Deliserdang.
Selain ada yang merasa rotasi mutasi tidak mempertimbangkan usia dan kinerja, pelantikan juga dianggap cacat hukum karena tidak mempertimbangkan para guru penggerak sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas.
Reporter : Tim