Oknum ASN Pemkab Asahan Diduga Serobot dan Aniaya Pemilik Lahan
DikoNews7 -
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggeruduk kantor sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan di Jalan Latsitarda Nusantara, kompleks kantor Bappeda Asahan, Kamis (15/6/2023) siang.
Dalam aksi unjuk rasa ini mahasiswa meminta agar BPN bertanggungjawab atas dugaan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh oknum ASN Pemkab Asahan berinisial Haji MN SP MM yang berujung penganiayaan terhadap Susilo (46) warga Lingkungan XV Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara.
Kami meminta kepada BPN Asahan untuk bertanggung jawab terhadap kasus penyerobotan lahan ini, sebab disini BPN telah menerbitkan Sertifikat Tanah yang tidak sesuai dengan fakta kepemilikan tanah, dimana di akta tersebut BPN diduga telah memanipulasi data dengan menambah luas tanah milik AH yang telah di jual kepada H MN ST MM.
Dimana berdasarkan Surat Camat Kisaran Barat No. 503/103/SKT/KKB/2015 sebagai Alas Hak Dasar penerbitan Serifikat No. 789 sangat berbeda ukurannya sudah tidak sesuai lagi dengan alas haknya sebab telah menyerobot, menguasai lahan sempadan tanahnya yaitu Mawardi (Mariyanto) Susilo dengan alas hak Surat Keterangan No. 590/147/2022 dimana pihak Mawardi (Mariyanto) Susilo dirugikan seluas lebih kurang 2,5 Rante” Ujar Koordinator Aksi, Tegar Imanda dalam orasinya.
Selain itu Tegar Imanda meminta BPN melakukan pengukuran ulang sesuai dengan ukuran tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/147/2022 sebagai alas Hak.
“Kami meminta BPN bekerja profesional jangan menerbitkan surat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu kami meminta dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan alas hak” Ujarnya.
Sementara itu pihak Kasi Survey dan Pemetaan BPN Asahan menyebutkan rencananya pada hari Rabu 21 Juni 2023 akan melakukan croscheck ulang di lapangan.
“Kita akan melakukan croscheck ulang di lapangan dengan mengundang pemilik tanah, pemilik tanah perbatasan dan saksi-saksi untuk melakukan identifikasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan di lapangan”, ujarnya.
Terpisah Susilo yang menjadi korban penyerobotan tanah dan penganiayaan yang dilakukan oleh Haji MN SP MM yang merupakan ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan menyebutkan dirinya telah melaporkan melaporkan Haji MN SP, MM ke Polsek Kota Kisaran dan Polres Asahan.
“Untuk kasus penganiayaan yang dilakukan Haji MN SP MM terhadap saya sudah saya laporkan ke pihak Polsek Kota Kisaran dengan STPL Nomor : STPL/02/I/2003 tertanggal 11 Januari 2023 yang diterima SPK Regu B, Aiptu Ismail Pulungan dan dari SP2HP dengan nomor B/18/VI/2023/Reskrim tertanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolsek Kota Kisaran Iptu Parlaungan Pane di poin ke tiga tertulis bahwa H MN SP MM telah diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPPD) ke Kejaksaan Negeri Asahan namun menurut keterangan Susilo Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap H MN SP MM.
Dan sesuai STPL di Polres Asahan dengan nomor LP/B/390/V/2023/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumatera Utara tertanggal 20 Mei 2023 yang diterima oleh Kanit I SPKT Resor Asahan Aipda Mario Sihombing, kemudian di SP2HP dengan nomor B/469/Res.1.2/2023/Reskrim tertanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani Kasat Reskrim, AKP Muhammad Said Husein dimana pada poin ke tiga di sebutkan Satreskrim Polres Asahan telah melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana “penyerobotan tanah atau barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHpidana atau Pasal 6 Perlu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak”, jelas Susilo.
Susilo juga menambahkan terkait hal ini dirinya pun telah membuat surat permohonan kepada Bupati Asahan, agar Bupati dapat memberhentikan Haji MN, SP. MM. Tertanggal 12 Juni 2023
“Mengacu pada status hukumnya sebagai terlapor di Polres Asahan dengan tuduhan melanggar Pasal 385 KUHPidana dengan ancaman pidana 4 tahun serta kasus penganiayaan yang dilakukan oleh H MN SP MM yang telah ditetapkan sebagai tersangka, saya meminta agar Bupati Asahan memberhentikan H MN SP MM dari ASN Pemkab Asahan. Saya juga sudah melayangkan Surat kepada Kepala BKD Asahan agar dapat mengambil tindakan tegas terhadap H. MN. SP, MM dan Pihak Inspektorat tertanggal 12 Juni 2023 untuk menindak tegas H. MN, SP, MM” Jelasnya dikutip dari indahsuaranews.
Terkait BPN, Susilo meminta agar BPN dapat bertanggung jawab dan melakukan pengukuran ulang serta membatalkan Surat milik H MN SP,
Sementara itu, H MN SP, belum berhasil ditemui untuk keperluan konfirmasi terkait kasus ini.
Reporter : Tim