Kejatisu Tahan 3 TSK Dugaan Korupsi Peningkatan Ruas Jalan Toba Samosir TA 2021
Selasa, 23 Juli 2024
DikoNews7 -
Di Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke-64, Senin (22/7/2024), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Batas Labuhan Batu Utara Kab Toba Samosir TA. 2021.
Ketiga tersangka tersebut
yakni BP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (mantan Kepala Dinas Bina Marga
dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara), AJT (selaku Direktur PT.
EPP) dan RMS selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTJJ Tarutung/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SH MH melalui Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH membenarkan bahwa Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka atas dugaan korupsi peningkatan kapasitas jalan Provinsi, tepatnya ruas jalan Parsoburan-Batas Labuhan Batu Utara.
Diketahui bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Bts. Labuhan Batu Utara Kab Toba Samosir, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 26.820.160.000.
Adapun sumber dana pelaksanaan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Bts.
Labuhan Batu Utara Kab. Toba Samosir TA. 2021 adalah APBD Provinsi
Sumatera Utara TA. 2021.
Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa tekhnik pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual oleh pekerja lapangan PT. EPP atau tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis.
Atas dasar temuan tersebut, ditemukan
kekurangan volume pekerjaan atau perbedaan antara volume pekerjaan yang
di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan
kelebihan bayar sebesar Rp. 5.131.579.048,27.
Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka adalah Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut ini, alasan dilakukan penahanan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, Tim Penyidik telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Bts Labuhan Batu Utara Kab Toba Samosir TA. 2021, yang diduga dilakukan oleh tersangka BP (selaku Pengguna Anggaran) dan tersangka AJT (selaku Direktur PT. EPP).
"Dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selain itu untuk mempercepat proses penyidikan dan dalam perkara ini tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru," tutupnya.
Terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan. Sementara untuk tersangka RMS sedang menjalani hukuman dalam perkara lain. (*)