Gawat..!! Diduga Ada Pengkondisian Pendamping PKH ke Paslon Bupati
DikoNews7 -
Menjelang jadwal pemilihan Kepala Daerah yang semakin dekat terutama di Kabupaten /Kota, suasana di Sumatera Utara semakin memanas.
Tak ayal bahwa para kontestan akan melakukan segala hal untuk mendapatkan kemenangan.
Dari pantauan awak media bahwa segala cara akan di tempuh oleh para kandidat untuk meraup suara calon pemilih.
Sehingga para tim pemenangan melakukan berbagai strategi pemenangan dengan cara curang dan tidak mengindahkan etika.
Dan sangat aneh bahwa tindakan ini pun bisa terjadi dari level elit hingga ke lapisan rakyat paling rendah yang menggambarkan potret pemilu yang tidak sehat di negara kita.
Seperti terlihat, Senin, (4/11/2024) sekitar pukul 10.30, Lebih dari 80 orang Pendamping PKH dari sebagian besar Kecamatan di Deli Serdang.
Hadir juga beserta Koordinator Pendamping (Korkab) PKH yang ditugaskan Kementerian Sosial RI untuk Deli Serdang.
Seharusnya bertugas mendampingi KPM terlihat siap siap dalam sebuah acara di salah satu Hotel “S” di Jalan Ring Road Medan.
Para Pendamping ini bukannya melakukan pendampingan kepada warga (KPM) malah sibuk dengan urusan Politik.
Pantauan awak media bahwa seratusan pendamping PKH dan Korkab PKH Deli Serdang sedang terlihat disalah satu Hotel menunggu acara pertemuan dengan seseorang yang diduga Calon Bupati di salah satu Kabupaten.
Melihat gelagat mencurigakan di acara yang diduga illegal tersebut.
Awak media mencoba mengkonfirmasi ke salah satu peserta acara yang tidak mau disebut namanya mengatakan, Bahwa kedatangan mereka ke pertemuan di aula hotel S adalah dalam rangka mendengarkan arahan dari seseorang agar para pendamping mengarahkan dampingan peserta PKH (KPM PKH) se Deli Serdang memilih dan mengarahkan pilihan ke salah satu calon yang akan mereka temui dalam acara tersebut yang diduga Cabup berinisial S.
Terpantau pada saat di depan aula kecurigaan semakin jelas. Pendaftaran peserta di depan ruang pertemuan, terlihat para peserta menyerahkan handphone mereka.
Para peserta dilarang membawa Handphone (HP) kedalam pertemuan hal ini diduga agar peserta tidak dapat merekam acara yang mereka ikuti.
Tim Media mencurigai adanya dugaan tindakan yang sangat rahasia yang dilakukan oleh para peserta dan panitia pelaksana kegiatan sehingga HP para peserta harus disita sementara hingga acara usai.
Dalam kesempatan tersebut awak media sempat dipertanyakan yang diduga panitia tentang kehadiran tim media dilokasi dan menanyakan kenapa melakukan perekaman, namun awak media sempat bertemu dengan salah satu Oknum Korkab berinisial V.
Saat awak media mempertanyakan "ada apa kalian disini?
Oknum tersebut menyatakan bahwa "gak ada." seraya oknum tersebut terlihat gugup dan salah tingkah.
Ketika awak media mengkonfirmasi kegiatan Para Pendamping PKH Deli Serdang tersebut.
Koordinator Regional Sumatera Utara yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Pendamping PKH, Saudara Ivo. Ivo menampik bahwa kegiatan tersebut tidak diketahuinya.
Namun Ivo sempat mengatakan akan segera memanggil para Korkab dan pendamping, Ivo mengatakan kalau pertemuan tersebut bukan seijinnya,
"Saya akan memanggil mereka, agar hal ini jangan dimuat dulu di media,” ucapnya.
Ketua Dewan Pakar Tim Kenziro News Seniman mengatakan "Secara struktural Koordinator Wilayah harus bertanggung jawab atas kejadian ini, sebab salah satu yang dilarang dalam perjanjian kinerja pendamping adalah dilarang terlibat politik, sehingga sangat wajar bila kejadian semacam ini diduga bagian dari konspirasi para pihak," tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum TIM Kenziro News Joniar didampingi Ketua Dewan Pakar Kenziro News Seniman, M.Pd ketika diminta pendapat atas permasalahan ini mengatakan, Bahwa kegiatan ini diduga tidak pantas dilakukan dan bisa saja itu Ilegal.
Menteri Sosial RI harus tegas terhadap para Pendamping dan pimpinan diatasnya yang mencoba coba berpolitik praktis, bila ini memang benar terjadi.
Apalagi Korkab yang seharusnya mengurus Pendamping dan Pendamping Mengurus KPM yang lebih dari 30 ribu orang di Deli Serdang yang butuh diurus dengan baik bukan untuk di olah olah.
Mereka bukan malah berpolitik praktis, Kami minta Menteri Sosial RI yang baru agar mengevaluasi bila perlu memberhentikan Korkab dan seluruh Pendamping yang ikut dalam acara ilegal tersebut dan sekaligus membatalkan kepesertaan mereka sebagai peserta PPPK yang diusulkan oleh kementerian sosial RI.
Dugaan Politik Praktis yang dilakukan oleh para pendamping ini sudah melanggar etik ketika mereka diangkat sebagai pendamping yakni larangan terlibat berpolitik.
Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang harus mengusulkan pergantian para pendamping dan Koordinator PKH yang sudah beberapa kali ditemukan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan sempat dilaporkan ke Dinas Sosial Deli Serdang.
Menurut informasi yang didapatkan bahwa kronologi terjadinya pertemuan adalah berawal dari perintah seseorang pada hari sebelumnya kepada Koordinator Kabupaten untuk mengundang pendamping untuk mengikuti kegiatan dengan Tim salah satu Paslon Bupati di Hotel S Medan Jam 10.00 Wib.
Lalu Setelah jam 10.00 para pendamping mengisi daftar hadir dan mengikuti acara. Kemudian Jam 12.00 WIB Kadis Sosial menelepon Victor agar membubarkan diri daripada digerebek.
Jam 12.40 Kadis menjumpai mereka di Hotel S dan menurut pengakuannya mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena diperintah Sekjen Kemensos.
Selanjutnya Kadis Sosial melaporkan ke Korwil dan Koreg PKH Sumatera untuk meminta saran dan disarankan untuk menyurati Kemensos melalui Direktur Jaminan Sosial.
Selanjutnya Joniar meyebutkan, bahwa lebih dari setahun belakangan ini para pendamping PKH terlihat tidak serius menangani masalah KPM.
“Sebagian diproses sebagian tidak diproses, dan beberapa kasus sedang kami investigasi. ini masalah besar bagi pendamping yang digaji dari uang negara tetapi kurang baik melaksanakan tanggung jawabnya,” tegas Joniar.
“ Tim Kenziro News juga meminta agar Bawaslu dan pihak Kepolisian memproses tindakan kegiatan tersebut yang diduga tidak fair. indikasi adanya dugaan kecurangan pilkada dapat merusak mental masyarakat jangka panjang. hal ini harus dicegah, dan dugaan ini perlu ditindak lanjuti agar pendidikan politik di negara kita dapat terwujud dengan baik,” tutupnya.
(Tim)