Jabatan Kepling Diduga Diperjualbelikan, Warga Demo Kantor Camat Medan Deli
DikoNews7 -
Puluhan warga, didominasi emak-emak dan remaja, mendatangi Kantor Camat Medan Deli pada Rabu siang (26/3/2025).
Mereka menggelar aksi protes terhadap Kepala Lingkungan (Kepling) 13 di Kelurahan Titi Papan yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan diduga mempertahankan jabatan tersebut secara turun-temurun dalam lingkup keluarganya.
Massa menyuarakan ketidakpuasan terhadap Kepling yang disebut tidak pernah mengayomi warganya, minim sosialisasi, serta diduga mengutamakan keluarga dalam pembagian bantuan sosial.
Bahkan, jabatan Kepling di lingkungan tersebut disebut sudah berlangsung turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga.
Salah seorang warga yang ikut dalam aksi protes mengungkapkan bahwa jabatan Kepling 13 awalnya dipegang oleh seorang pria, kemudian diwariskan kepada istrinya setelah suaminya meninggal.
"Sejak dulu, jabatan Kepling dipegang oleh keluarga yang sama, dari kakeknya, suaminya, hingga sekarang istrinya. Tapi mereka tidak pernah benar-benar bekerja untuk masyarakat. Kalau ada bantuan sosial, yang diutamakan keluarganya, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah dibiarkan," ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Tidak hanya soal pembagian bantuan, warga juga mengeluhkan sikap arogan Kepling yang baru.
"Dia sering berkata sombong, bahkan pernah menantang warga dengan kalimat kasar. Saat warga meminta haknya terkait bantuan dari perusahaan sekitar, Kepling malah berkata, ‘Kemarin kan kalian tidak pilih saya, jadi minta saja sama pilihan kalian,’" ungkap warga lainnya.
Dalam aksi protes tersebut, massa membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap sistem kepemimpinan Kepling yang dinilai seperti dinasti.
"Kepling kok seperti kerajaan turun-temurun? Kami tidak setuju Kepling kami perempuan, apalagi tidak pernah aktif bekerja untuk masyarakat!" bunyi salah satu tulisan di poster yang dibawa demonstran.
Pihak Kecamatan Medan Deli dan Lurah Titi Papan akhirnya turun tangan untuk memediasi warga yang berunjuk rasa. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kecamatan, kelurahan, maupun Kepling yang dipermasalahkan.
Fenomena jabatan Kepling yang diduga diperjualbelikan dan hanya menjadi formalitas dalam proses seleksi terus menjadi polemik di Kota Medan.
Dugaan adanya “tarif” untuk mendapatkan posisi Kepling masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, menambah panjang daftar persoalan dalam sistem pemerintahan tingkat lingkungan. (Boim)