Dugaan Pungli di Kecamatan Labuhan Deli Menyeruak, Bupati dan APH Diminta Bertindak

DikoNews7 -

Petugas kebersihan di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mengeluhkan dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum Honorer AHT. 

Informasi ini mencuat dan menjadi sorotan publik setelah adanya pengakuan para petugas kebersihan diwilayah tersebut.

Para pekerja kebersihan mengungkapkan, saat menjelang lebaran 2025 yang baru lalu, mereka diminta Rp 30 ribu dengan alasan agar gajinya cair sebelum lebaran. Apabila tidak memberi maka gajinya akan cair sesudah lebaran.

Para pejuang kebersihan ini juga membeberkan jika setiap bulan gaji mereka di potong Rp 10 ribu. Belum lagi hitungan 30 hari kerja hanya di bayarkan 29 hari kerja.

Bahkan ada pekerja kebersihan yang gajinya masih kurang Rp 450 ribu dan belum di bayarkan hingga saat ini.

Parahnya lagi, pekerja kebersihan membeberkan jika mereka diminta membayar Rp 700 ribu perorangnya yang katanya untuk urusan BPJS. Namun hingga saat ini uang tidak di kembalikan.

Diduga peraturan yang sudah ditetapkan Pemkab Deliserdang terkait retribusi sampah dikangkangi oleh oknum yang doyan makan uang sampah ini. 

Bahkan kutipan dengan nilai pantastis juga terjadi di lokasi tertentu seperti RS Sinar Husni, Perumahan Citra Land, Perumahan Graha, Kompleks BTC, Sekolah Madani, Warkop dan lainnya hanya menggunakan kwitansi. 

Dugaan pungli ini telah menimbulkan keresahan di kalangan warga dan petugas kebersihan. Mereka merasa terbebani dengan biaya tambahan yang tidak jelas dan tidak sesuai aturan. Mirisnya praktik ini diduga masih terus berlanjut hingga saat ini.

“Kami sangat resah dengan adanya pungutan ini. Kami berharap Pemkab Deliserdang dan pihak berwenang aparat penegak hukum segera bertindak untuk menghentikan praktik pungli dan meningkatkan kwalitas pelayanan publik yang "Sehat" di Kecamatan Labuhan Deli", ucap warga lainnya.

Sebagaimana diketahui,  praktik Pungli melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerasan adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus berupaya menggali dan mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait. (Red)

Bagikan Artikel ini