Warga Paluh Kurau Gugat Kades, Tuntut Perubahan dan Transparansi
DikoNews7 -
Suasana di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, memanas setelah puluhan warga berunjuk rasa di gudang sawit milik Bapak Sahir, Rabu (16/4).
Aksi tersebut menjadi bentuk mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa, M. Yusuf Batubara, yang dinilai telah gagal menjalankan amanah dan jauh dari semangat pelayanan kepada masyarakat.
Protes ini mencuat sebagai reaksi atas aksi sebelumnya di Kantor DPRD Deli Serdang yang disebut-sebut mewakili warga desa, baru-baru ini. Namun belakangan terungkap bahwa demonstrasi tersebut tak melibatkan masyarakat secara luas.
Demo itu melainkan hanya kelompok tertentu yang diduga dekat dengan Kades. “Kami tidak pernah diberitahu soal demo itu. Tiba-tiba nama kami dibawa-bawa,” ujar Murdin (58), salah satu tokoh warga.
Dalam pertemuan itu, warga juga mengungkap berbagai dugaan penyimpangan, mulai dari pungutan program Oplah yang mencapai Rp 900 ribu per hektar tanpa kejelasan manfaat, hingga pengelolaan Dana Bumdes yang dinilai gelap dan tak transparan.
“Katanya untuk kesejahteraan warga, nyatanya dana itu seperti hilang begitu saja,” tegas Toba Manurung (52).
Tak hanya itu, persoalan bantuan sosial turut mencuat. Arbaiyah (55), warga miskin penerima PKH, mengaku tak lagi menerima bantuan sejak setahun terakhir tanpa penjelasan dari pihak desa.
Sementara Basik (60) mengeluhkan biaya pengurusan surat tanah yang mencapai Rp 2 juta, yang ia nilai sebagai bentuk pemerasan terhadap rakyat kecil.
Ketua BPD Paluh Kurau, Pariyoto, membenarkan bahwa keluhan masyarakat terus mengalir ke lembaganya. Ia menegaskan bahwa suara warga adalah cerminan krisis kepercayaan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Ini bukan sekadar protes, tapi sudah menyangkut keadilan dan integritas. Kami minta pihak kecamatan dan instansi terkait segera bertindak,” pungkasnya.
Kepala Desa Paluh Kurau, M Yusuf Batubara hingga berita dikirim, belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan warga tersebut. ***